Home > Uncategorized > PERMENKES RI No.HK.02.02/MENKES/148/I/2010

PERMENKES RI No.HK.02.02/MENKES/148/I/2010

Pemerintah khususnya Kementrian Kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan yang mengatur tentang izin dan penyeleggaraan praktek perawat di Indonesia, peraturan ini dikeluarkan sebagai pengganti Kepmenkes No.1239/Menkes/SK/IV/2001 yang isinya tentang registrasi dan praktek perawat.

Dalam peraturan menteri kesehatan yang baru ini, perawat diberikan kewenangan untuk melakukan praktek mandiri dan atau berkelompok sehingga perawat dapat menerapkan keahlian bidang keilmuannya dan tentu saja dalam melaksanakan prakteknya perawat harus memasang papan nama.

Semoga dengan adanya peraturan ini perawat Indonesia mampu memperlihatkan penampilan yang profesional untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Download………PERMENKES RI No.HK.02.02/MENKES/148/I/2010
About these ads
Categories: Uncategorized
  1. Marthen Sege, SKep.Ns
    May 6, 2010 at 2:44 am

    Komentar singkat saya:
    1. Bagaimana dengan peraturan pendukungnya, seperti sistim penerbitan STR ?
    2. Apakah setelah ada STR maka SIP dan SIK tidak diperlukan lagi ?
    Terima kasih
    Marthen

    • May 10, 2010 at 3:42 am

      Terimakasih rekan Marthen, peraturan pendukung penerbitan STR sama seperti penerbitan SIP pada Kepmenkes 1239/2001, namun dalam Permenkes 14/2010 semua perawat harus mengikuti uji kompetensi Nasional Perawat untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi dan dengan Sertifikasi itulah digunakan untuk mengurus STR, sehingga dengan adanya Permenkes 148/2010 ini, Penerbitan SIP dan SIK tidak diperlukan lagi, mudah-mudahan membantu. untuk lebih lanjut mungkin pak Marthen dpt menghubungi pengurus pusat, bukannya pak Marthen sering berhubungan dengan PPNI Pusat ?, trims

  2. Heniyuniarti,S.kep
    May 14, 2010 at 2:15 pm

    ass, salam kenal…
    saya adalah salah satu pengurus PPNI komisariat DKK kota Magelang, beberapa waktu yang lalu sdh melakukan pendataan ulang anggota PPNi, banyak diantara anggota yang SIP_nya sdh Expire date,sehingga dari pengurus akan mengadakan pembuatan SIP secara kolektif, setelah saya baca permenkes 14/2010, berarti sdh tidak direkomendasikan untuk membuat SIP????,yang kami tanyakan :
    1. apa yang harus kami lakukan selanjutnya?
    2. bagaimana dengan perawat yang masih berijazah SPK?
    3. apabila anggota PPNI yang sdh bekerja ( PNS) dan tdk melakukan praktek mandiri / kelompok, apakah tetap WAJIB mempunyai Sertifikasi kompetensi?….
    4. adakah sangsi / punishment bagi anggota PPNI yang tdk memiliki SIP / SIK / sertifikasi kompetensi…?

  3. May 15, 2010 at 9:14 am

    segera hubungi pengurus PPNI di wilayah saudara dan tanyakan kapan akan dilakukan uji kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh KNUKP untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi sehingga bisa mengurus STR.
    Untuk sementara yang dapat mengikuti uji kompetensi Nasional Perawat adalah yang berpendidikan minimal D3 Keperawatan dan bagi lulusan S1 keperawatan yang tidak mengambil program ners yang diakui adalah pendidikan D3nya apabila berlatar belakang pendidikan D3, namun bila berlatar belakang SMA melanjutkan pendidikan ke S1 Keperawatan tanpa melanjutkan Ners maka tidak diakui sebagai perawat.(Megenai perawat yang berpendidikan SPK Menurut Bpk Masfuri, SKp.,MN. anggota tim KNUKP, dalam MUNAS VIII di Balikpapan akan dibahas dan diputuskan disana)
    Semua perawat harus memiliki Sertifikasi kompetensi yang membuktikan bahwa dirinya adalah ” profesi perawat yang kompeten”.
    MENGENAI SANKSI APA YANG AKAN DIBERIKAN BILA TIDAK MENGIKUTI ? penulis belum mendapatkan sumber atau informasi yang relevan
    NAMUN
    Bicara sanksi ??? apakah semua harus diadakan sanksi baru kita mengikuti dan menghargai profesi ini…..??? siapa lagi yang akan mengakui dan menghargai profesi ini jika kita tidak mulai dari diri sendiri sebagai perawat…..???

  4. Dewa
    May 15, 2010 at 3:18 pm

    Kalau menurut aku sih, dari permenkes itu tidak ada yg significant bagi paraktik keperawatan. Aturan tentang boleh memberikan obat bebas dan bebas terbatas, tanpa ada aturan itupun obat itu bisa dibeli oleh manyarakat umum, misal obat salep/cair untuk jamur (logo biru) bisa didapat dengan mudah di toko2 obat, justru yg perlu diatur itu yg daftar merah (antibiotik, analgetik kelas tinggi, anti hypertensi, dsb), mana yg boleh diberikan oleh perawat sesuai tingkat kompetensinya. Kemudian STR itu nampaknya nyontek abis dari sistem KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), lalu siapa yg berwenang ngeluarin STR sementara Konsil Keperawatan belum ada, kalau Depkes/Dinkes bagaimana perawat yg bekerja di instansi di luar Depkes, dan mestinya semua perawat yg memberi pelayanan keperawatan baik di klinik, komunitas, maupun pendidikan (dosen) harus punya RN. STR bukan hanya bagi yang mau buka praktik mandiri, apa dijamin yg bekerja di RS Depkes punya kompetensi yg cukup memenuhi standar praktik, bagaimana tahu dan mengukurnya kalau tidak ada uji kompetensi dan lisensi. Jadi kehadiran Konsil Keperawatan sebagai Badan Independen non-pemerintah yang berkekuatan hukum (berdasar UU Keperawatan) itu mutlak diperlukan, dan para petinggi PPNI sebagai pengemban amanah harus memperjuangkannya sampai berhasil, bukan hanya retorika saja, tapi perlu aksi nyata, karena nampaknya para politisi dan pejabat di Indonesia itu harus digoyang-goyang dulu baru dia mau mengakomodasi aspirasi kita, tanpa desakan yang kuat, jangan harap pejabat Depkes dan politisi DPR akan menggoalkan UU Kep tersebut.

  5. Serang Ners
    May 16, 2010 at 12:56 pm

    Saya butuh pemimpin yang sangat sanggup untuk mengambil resiko yang berat sekalipun, dengan tingkatan proses yang berjenjang. Case: UU Keperawatan–> intruksikan mogok kalau memang harus mogok….. klo menkes buat surat edaran untuk PNS tdk boleh mogok tinggal di adu nurut menkes / nurut PPNI. — kita uji loyalitas perawat — mau bersatu tidak…. mau nurut sama siapa klo bukan pada induk organisasi profesi….. tiru tuch para guru… mogok juga bisa. — jangan takut pasien RS meninggal— kita punya nurani— mogok bisa dengan tidak 100% tenaga perawat. kita atur dengan pelayanan perawatan sangat minimal— sambil buktikan benar tidak klo perawat sangat penting di pelayanan….. berani gak perawat mogok….

    • Karangrayung Ners
      May 30, 2010 at 8:05 pm

      setuju sekali UU keperawatan harga mati dan tidak bisa ditawarlagi..mogok OK, mungkin mogok dulu baru para pejabat kita menanggapi

      • bambang
        July 11, 2012 at 10:40 am

        Kalau ngajak mogok itu namanya konyol , apart keamanan bisa dg mudahnmemasukannkitanke penjara brow

  6. May 21, 2010 at 2:31 am

    terima kasih atas info anda semoga bermanfaat bagi kita semua, khusunya praktisi keperawatan

  7. M.nur, A.Md.Kep
    June 1, 2010 at 6:49 pm

    kita tunggu aksi Mrs. Dewi Irawati,PHD, ketua PPNI kita…. seberapa jauh lobi beliau untuk mengantar RUU Keperawatan tidak hanya sekedar menjadi sebuah rancangan,…. untuk sementara kita…. profesi yang berkecimpung didunia kesehatan dengan jumlah massa terbanyak.. hanya menunggu…. menunggu…. dan menunggu…. semoga sodara-sodara sekalian tetep sabar lantas lupa bahwa perawat itu butuh payung hukum sehingga tetep seperti yang kemaren – kemaren…. bekerja dan bertindak dalam jalur abu-abu……. Permenkes… jangan telalu berharap banyak.. lah wong kita aja masih disuruh jualan obat koq….. lagipula pemerintah lagi sibuk ngurusin Gayus, pencabutan subsidi BBm sepeda motor, Sensus Penduduk atau Century yang masih abu-abu seperti nasib kita….. so . kita hanya bisa menunggu….

  8. Heniyuniarti,S.kep
    June 5, 2010 at 10:20 am

    mungkin ndak sih kalau tabloid ners dibuat dalam bentuk pdf……

    • June 5, 2010 at 11:05 pm

      terimakasih rekan Heni, tabloid ners terbitan versi e-book sudah ada dan kami louncing saat berlangsungnya MUNAS VIII PPNI di Balikpapan tanggal 27 Mei yang lalu, jika berminat silahkan kirim alamat lengkap, CD akan kami kirim atau dapat juga via e-mail dengan harga Rp. 25.000 per e-book, mohon bukti pembayaran dpt di fax, trims

  9. safRi_Ners
    June 12, 2010 at 1:51 pm

    permasalahan utama kita adalah karena kit tidaak pernh bisa berstu, padahal kita adalah sebuh komuditas yg bgitu besar…!! jadi kita perku menyamkan persepsi mengenai profesi kita dan permasalahan2 yg di hadapinya..

    dan saran saya buat PPNI..
    tol kami2 yang masih berstatus sebagai mahasiswa ( Calon parawat)untuk di libatkan dalam hal prjuangan profesi keperwatan…
    krena bnyak diantara kami yg belum mengerti pa sebenarnya profesi kami itu dan hal2 pa yang menjadi permslahan yang ada di dalamnya…!!
    sehingga kami bisa menjalankan fungsi kami sebagai bagian dari control sosial bagi masyarakat.

    • nelly haryanti,Ners
      April 3, 2011 at 4:55 am

      untuk adek2 mahasiswa(calon perawat)bisa kok terlibat dalam hal prjuangan profesi keperwatan kan udah ada wadahmya ikatan mhsw keperawatan indonesia yaitu ILMIKI.

  10. Nuny
    June 18, 2010 at 1:25 am

    met pagi,
    saya perawat salah satu perusahaan, saya mohon informasi standar gaji perawat perusahaan menurut permenkes karna di perusahaan saya blm ada undang” nya.
    trims

  11. Dwi purwanto
    June 26, 2010 at 4:19 am

    Dgn permenkes 148/2010 dimana kedudukan sip,masih perlu mencarikah?

  12. dwi purwanto oen ska
    June 30, 2010 at 1:38 pm

    saya masih ingat betul saat kuliah(1994),ramai kita usulkan tentang keinginan kita paramedis untuk bisa mendapatkan legalitas dalam praktek.selama perjalanan hingga saat ini belum ada hasil yang memuaskan tentang aturan praktek perawat.di tambah lagi adanya birokrasi yang berbelit hanya untuk mendapatkan sip atau sik.kepercayaan kepada ppni harus dikembalikan bukan hanya teori dimulut atau dibuku tapi kita lihat dilapangan, tidak hanya di rs negeri tapi di rs swasta juga.apa keuntungan jika jadi anggota ppni?saya berharap banyak permenkes 148/2010 akan menjembatani lahirnya uu keperawatan yang berpihak ke semua perawat,baik negri, swasta, baik yang sudah kerja, menganggur atau masih sekolah.

  13. inunksonu
    December 31, 2010 at 10:02 am

    salam
    bravo perawat, bolehkah saya menanyakan tentang masalah pendidikan baik di akper/stikes/instansi negri&swasta maksud saya jika dahulu untuk mengajar sebagai dosen harus punya AKTA IV seperti guru, dan sekarang Akta IV telah ditiadakan jadi untuk kita yang lulusan s1 keperawatan&sudah mempunyai ijasah ners masih perlukan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajar?jika ada syarat lain prosedur seperti apakah yang harus dimiliki?atau dengan ijasah ners dapat mewakili semua prosedur untuk mengajar karena kita sudah memliki ijasah profesi keperawatan yang sudah jelas ke absahanya? terima kasih atas penjelasan&informasinya

  14. emelda
    January 27, 2011 at 5:52 am

    saya mahasiswa keperawatan semester 5, jika saya tidak mengambil program profesi.. bisakah saya bekerja..jika ya dimana??
    apakah saya bisa mendaftar sbg CPNS??
    terima kasih..

    • daniel j s
      March 14, 2012 at 7:00 am

      bisa.di kabupaten pak-pak bharat.ijazah profesi gak laku di pak-pak bharat sumatera utara.

  15. jOKO
    February 11, 2011 at 2:52 pm

    Pak mohon petunjuk…
    Tentang PMENKES no 161.. sehubungan dengan STR..surat tanda registrasi bagi para perawat yang bekerja di luar negeri akan sulit seklai untuk mengikuti ujian kompetis yang terjadwal, apakah ada jaln lain bisa di tempuh..
    trus yang kedua masih banyak temen2 yang lulusan SPK dan bekerja di luar negeri bagaimana dengan perpanjangan SIP mereka yang sekarang harus berganti dengan STR
    mohon petunjuk
    terima kasih.

  16. yani
    April 16, 2011 at 3:54 pm

    salam PPNI..
    sebenarnya definisi jasa profesi itu apa? Saya kesulitan dalam mengusulkan jasa pelayanan keperawatan di rumah sakit pemerintah. Karena gaji yang kita peroleh adalah reward kita terhadap perawatan ke pasien (TUPOKSI). Sehingga yang di luar TUPOKSI itulah yang kita rencanakan untuk tarif jasa pelayanan. Pertanyaan : jenis kegiatan apa sajakah yang bisa dibuat sebagai jasa pelayanan bagi perawat?

  17. TEGOEH
    October 12, 2011 at 4:37 pm

    SALAM PPNI…
    NUMPANG MASUKAN … SETAHU SAYA UJI KOMPETENSI ITU WAJIB UNTUK PEMBUATAN STR YANG DI DIFASILITASI OLEJ MTKP, TAPI SANGAT DISAYANGKAN KALAU MTKP SUDAH TERBENTUK DAN BERJALAN MELAKUKAN UJI OSCA TETAPI TERKENDALA NO REGISTER DARI MTKI KARENA MTKI BELUM BISA BERJALAN SEBAGAIMANA YANG DI HARAPKAN ANGGOTA PPNI.. MAU TANYA APA ADA YANG TAHU STANDAR PROFESI PERAWAT.. SOALNYA DI BIDAN SAMA DOKTER ADA STANDAR PROFESI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SK, DARI MENTERI KESEHATAN.. MOHON BANTUANYA..

  18. desy
    December 16, 2011 at 7:03 am

    Percuma donk taon kmrn saya bkn SIP kalo sekarang sudah tidak diperlukan lagi?seharusnya SIP tetap di akui…:(

    • December 24, 2011 at 5:10 pm

      itulah resiko hidup di negeri yang peraturannya berubah-ubah, kebijakan yang dkeluarkan tidak matang terkesan sarat kepentingan sesaat. sabar doakan RUU Keperawatan cepat disyahkan

  19. December 20, 2011 at 2:27 pm

    Salam….
    Saya mau tanya sebenarnya brp biaya pembuatan STR? Ada yg bilang free…ada yg bilang pakai biaya? Trus kenapa IBI bisa tidak dipungut biaya saat pembuatan STR? Terimakasih atas bantuannya…

    • December 24, 2011 at 5:08 pm

      Pembuatan STR tidak dipungut biaya,……kalaupun ada biaya biasanya untuk membayar tunggakan iuran anggota PPNI, yang pasti pembuaatan STR itu GRATIS……..

      • rHanydhya
        December 3, 2012 at 9:33 am

        lha buktinya d tmpat kami malah di pungut biaya sampai 200rb / org,,,,gmna tuh pak?? sdah hampir setahun malah smpe skrg ndagg ada kbrnya kpan str nya terbit,,,,,,,

  20. December 25, 2011 at 10:36 pm

    untuk jatim kpn kira2 uji kompetensinya?? mhn infonya

  21. nazri ners
    May 23, 2012 at 2:36 pm

    Gmn cr ngurus praktek kep…. UU Kep blm di sahkan… Apakah cukup dg permenkes tsb…???

  22. yodi
    June 2, 2012 at 6:20 pm

    Pak, mohon penjelasannya : apakah S1 keperawatan yang belum Ners bisa mendapatkan STR? dan apakah bagi PNS yang diangkat dari S1 keperawatan yang belum Ners bisa diangkat menjadi tenaga fungsional perawat? terima kasih.

  23. August 28, 2012 at 5:57 pm

    saya sangat2 stuju dan dukung tuk perawat mogok,kami dr papua menginginkan ada perubahan di dalam sistem pelayanan dan hak2 kita sebagai seorang perawat yang mana sebagian besar (85 % ) bekerja tupoksi seorang dokter.jadi kami minta tolong di sah kan uu keperawatan.

  24. Macku
    August 30, 2012 at 10:36 am

    Numpang nanya,,,,
    Mohon jawaban dari beberapa pertanyaan saya,,
    1. Mengapa harus mengikuti program pendidikan profesi Ners?
    2. Apakah ada dasar hukum untuk program pendidikan profesi ners?

  25. October 12, 2012 at 1:20 am

    lulusan S1 keperawatan boleh tidak ambil ners diluar kmpus?kalau kita ners diluar kampus da hubungannnya tidak dengan SIP??

  26. rio
    October 31, 2012 at 3:17 am

    minta penjalasannya gan…
    S1 Keperawatan yang tidak mengikuti program ners,,,apa bisa bikin str..??
    trimaksih..gan…

  27. novi
    November 21, 2012 at 8:22 am

    ass..sy adalah pns gol IIb dng masa krja 6thn,sy ingin brtany bisakah lulusan spk ,mengambil sarjana keperawatan atau harus dari akper dulu??

  28. nana
    March 14, 2013 at 3:25 pm

    gmn untuk perawat yang tidakbisa melanjutkan pendidikan untuk ners karena tersandung masalah ekonomi apakah tetep tidak bisa dikatakan sebagai perawat yang profesional..apakah bisa melamar pekerjaan sebagai perawat dan apakah yang bisa ikut dalam anggota PPNI itu saratnya harus Ners??

  29. isba S.Kep.Ns
    March 15, 2013 at 4:16 am

    Kalau saya yang penting kita perjuangkan dulu untuk pengakuan profesi kita, karena kita negara hukum, sejauh ini belum ada satupun peraturan yang menyebut kita sebagai profesi sehingga diberbagai kepentingan terkait dengan “profesi” perawat agak sulit perjuanganya mengingat adanya asas legalitas

  30. endro
    April 4, 2013 at 4:06 am

    tolong di perjelas apa perbedaan dan keuntungan yg di dapat perawat yg dgn profesi ners dan yg tidak di lahan kerja????

  31. NN
    August 25, 2013 at 1:22 pm

    saya Seorang S.Kep tanpa ners karena tidak ada biaya untuk melanjutkan ners. trus gimana nasib saya????

  32. windi
    September 25, 2013 at 3:31 am

    Klu u llsan spk yg lg vakum kerja,apa perlu buat STR?dn bila mau urus STR selain ijazah foto copynya lalu hrs melampirkan apa lg..trima kasih

  33. fahrur
    January 7, 2014 at 8:22 am

    pak saya kan baru lulus neh, dan skrang kerja di rumah sakit provinsi, tahun 2013 kemarin saya sudah ikut ujian kompetensi ners yang di selenggarakan MTKI jatim sbelum Str saya keluar untuk sementara saya dikasih sertifikat uji komp. nah tapi dari pihak rumah sakit saya dimintai SIP padahal menurut Permenkes 148/2010 kan jika sudah mendapatkan STR kan gak perlu lagi diterbitkan sip pak, mhon bantuannya pak. trims

  34. Gladys23
    February 28, 2014 at 2:55 am

    Salam PPNI,

    Mohon bantuannya, sy lulusan perawat dari Filipina tahun 2009. Ijazah sy sudah disetarakan dari DIKTI. Sy blm mengambil program profesi Ners, tetapi sy ingin mengajukan STR. Apakah bisa? Terimah kasih sebelumnya,

    • March 28, 2014 at 7:34 am

      coba saudara hubungi pengurus pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PP PPNI ) telp 021 831 5069

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 943 other followers

%d bloggers like this: